PPKM Kota Jambi, Hizbullah Ajak Pengoptimalan Seluruh Lapisan Masyarakat

oleh
Foto: Dispardbud Kota Jambi

KOTA JAMBI – Sejak ditetapkannya Instruksi Wali Kota Jambi nomor 14/INS/VII/HKU/2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona disease 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian dan penyebaran virus corona disease 19, pada 6 Juli 2021 lalu, memunculkan respon yang beragam dari semua lapisan masyarakat Kota Jambi. Banyak hal yang lebih diperketat guna meredam penyebaran virus.

Dalam kondisi seperti ini, Ketua DPD PKS Kota Jambi, Hizbullah S.Si fokus menyoroti kebijakan yang berdampak langsung terhadap anak anak sekolah dan UMKM.

“Harus kita akui, peniadaan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan, ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan ketika hanya online,” ujar Hizbullah.

Foto: Humas DPD PKS Kota Jambi

Namun dalam kondisi seperti ini, orang tua harus mengoptimalkan peran sebagai mitra utama sekolah dalam proses belajar mengajar di rumah, juga sebaliknya sekolah menjalin komunikasi dengan orang tua agar proses pendidikan tetap harus berlangsung. “Guru harus terus meningkatkan kapasitasnya tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga konsultan pendidikan bagi orang tua dan murid sekaligus,” tambahnya.

Tidak hanya pendidikan, kebijakan ini juga mempengaruhi UMKM khususnya warung makan, rumah makan, cafe, resto, pedangan kaki lima, yang jadwal dan tata cara berjualannya diatur lebih ketat dari sebelumnya.
Jika sebelumnya kapasitas ruangan jual beli masih dibolehkan terisi 50%, kebijakan terbaru ini hanya boleh 25% dari total ruangan. Jam operasional untuk makan minum di tempat juga dipersingkat hanya batas jam 5 sore yang sebelumnya masih bisa hingga jam 9 malam. Kecuali layanan take away (pesan antar) diperbolehkan hingga jam 8 malam dan bahkan masih boleh beroperasi 24 jam selama itu tidak ada tempat makan minum ditempat, hanya menerima online. Ditambah lagi penutupan tempat tempat umum dan wisata seperti tugu keris, area perkantoran gubernur, danau sipin dan lain lain jelas sangat berdampak kepada pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di sana.

“PPKM ini pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, paling tidak pemerintah harus menyiapkan skema bantuan, terutama kebutuhan pokok bagi yang terkena dampaknya langsung, jangan sampai masyarakat kelaparan karena rendahnya pendapatan,” tutur Hizbullah.

Hizbullah menambahkan, bahwa peran serta masyarakat secara luas juga harus lebih ditingkatkan, terutama perangkat pemerintahan lainnya seperti Camat, Lurah hingga RT untuk terus memantau perkembangan kondisi masyarakat di lapangan agar tercukupi pangan masyarakat.

Untuk diketahui, PPKM ini berlaku sejak tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 dan akan dievalusi selanjutnya melihat perkembangan kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.